Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tapera: Karyawan Swasta Wajib Menabung Bersama untuk Miliki Rumah

Juntekno.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang mulai berlaku pada 20 Mei 2024. Program Tapera ini mencakup ASN, karyawan swasta, hingga pekerja mandiri.

Untuk karyawan swasta, iuran wajib Tapera sebesar 3 persen dari gaji. Rinciannya, 0,5 persen ditanggung oleh perusahaan dan 2,5 persen dipotong dari gaji karyawan.

Apa Itu Tapera

Tapera: Tabungan Perumahan Rakyat

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, senang dengan keluarnya aturan baru ini. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari yang sebelumnya, di mana pengelolaan Tapera dilakukan dengan cara menyimpan dana oleh peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dana tersebut hanya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan bersama hasil investasinya setelah masa keanggotaan berakhir.

"Perubahan atas PP ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat," ujar Heru dalam keterangannya, Senin (27/5)."

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 mengatur beberapa hal penting. Misalnya, kewenangan mengelola kepesertaan Tapera diberikan kepada kementerian terkait. Selain itu, ada juga pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan dana Tapera.

BP Tapera dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan. Ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak dan terjangkau, serta melindungi kepentingan peserta.

BP Tapera memiliki tugas untuk menyalurkan pembiayaan perumahan berbasis simpanan dengan prinsip gotong royong. Peserta yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa mendapatkan manfaat seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Pembiayaan ini memiliki tenor panjang hingga 30 tahun dengan suku bunga tetap yang lebih rendah dari suku bunga pasar.

Dana yang dikumpulkan dari para peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai tabungan yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta. "Dana yang dikembalikan kepada peserta Tapera setelah masa kepesertaan berakhir mencakup simpanan pokok dan hasil pengembangannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Heru menyebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama bisa mengajukan manfaat pembiayaan Tapera, asalkan sudah menjadi peserta Tapera.

"Dalam pengelolaan dana Tapera dimaksud, BP Tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mendapat pengawasan langsung dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan," tutupnya.